SIDOARJO || Pantaukota.com – Bau busuk praktik manipulasi data di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo kini tak bisa lagi ditutup - tutupi. Alih - alih meredam skandal, langkah yang diambil justru memicu kecurigaan lebih besar, aplikasi KIR Online Sidoarjo mendadak lenyap dari peredaran publik.
Hilangnya aplikasi ini terjadi tak lama setelah temuan mencengangkan terkuak satu foto kendaraan yang sama, digunakan untuk nomor polisi dan nomor rangka yang berbeda dalam sistem KIR online. Praktik ini secara gamblang mengindikasikan adanya pemalsuan data masif demi meloloskan uji kelayakan kendaraan.
Penghapusan aplikasi tersebut dinilai sebagai upaya panik untuk menghilangkan jejak digital dan memblokir akses masyarakat terhadap data penting pengujian kendaraan. Langkah ini, menurut Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, S.E., S.H., adalah indikasi terkuat adanya "permainan kotor" di tubuh UPT.
"Kalau foto kendaraan sama tapi datanya beda, itu jelas pemalsuan. Kepala UPT tidak bisa bersembunyi di balik alasan teknis. Harus dicopot dan diperiksa oleh aparat penegak hukum!" tegas Baihaki dengan nada tinggi, (29/10/2025).
Kecurigaan publik pun langsung tertuju pada satu nama: Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Bagaimana mungkin sistem vital ini bisa tiba-tiba dihapus tanpa pemberitahuan dan pertanggungjawaban yang jelas, persis setelah skandal mencuat?
Namun, upaya penghilangan jejak digital tersebut tampaknya datang terlambat. Baihaki mengungkapkan bahwa AMI telah bergerak cepat dan berhasil mengamankan seluruh data dan bukti digital terkait dugaan manipulasi ini sebelum aplikasi itu menghilang.
"Jangan kira dengan menghapus aplikasi masalah ini selesai. Data-datanya sudah kami simpan. Kami punya bukti lengkap yang akan kami serahkan ke penegak hukum," ujarnya, memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang terlibat.
Laporan resmi dugaan praktik curang ini telah disampaikan kepada Wakil Bupati Sidoarjo. Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Publik menanti langkah tegas dari Pemda untuk menindaklanjuti laporan ini dan memulihkan transparansi di sektor pengujian kendaraan bermotor yang menyangkut keselamatan banyak orang.
Hingga berita ini diturunkan, Dishub Kabupaten Sidoarjo memilih bungkam. Siapa yang bertanggung jawab atas raibnya aplikasi?
Dan mampukah Pemda Sidoarjo menembus "dinding kebisuan" ini untuk membongkar skandal yang diduga melibatkan pejabat tinggi UPT?
Editor : Redaksi
