SURABAYA || Pantaukota.com — Gaji polisi berasal dari uang rakyat. Maka sudah seharusnya, tugas mereka adalah melayani dan melindungi, bukan memeras. Namun, ungkapan tersebut kini terasa ironis di tengah terpaan isu krisis kepercayaan yang menimpa institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Opini tajam dari Dr. Didi Sungkono, Direktur LBH Rastra Justitia, menjadi cermin kegelisahan publik akan keberadaan oknum-oknum yang merusak citra Korps Bhayangkara.
Baca Juga: Subdit V Siber Polda Jatim Bongkar Facebook Kejahatan Asusila Anak Dibawah Umur
Profesi polisi adalah profesi yang terhormat. Namun, sebagaimana ditulis Dr. Didi Sungkono, citra mulia itu kini mudah goyah. Perilaku hedonisme dan hidup bermewah-mewahan yang kerap dipertontonkan oleh oknum polisi seolah memantik amarah publik yang semakin cerdas dan kritis. Ini bukan lagi sekadar soal etika, melainkan tentang moralitas yang tergerus, mengancam fondasi kepercayaan rakyat yang adalah sumber kekuatan sejati kepolisian.
Penyalahgunaan wewenang, pemerasan, hingga jual beli pasal menjadi praktik kotor yang merusak makna penegakan hukum. Kasus penangkapan pelaku judi online yang berujung pada pelepasan setelah uang tebusan puluhan juta berpindah tangan, hanyalah contoh kecil dari "gunung es" penyimpangan. Fenomena ini, menurut Dr. Sungkono, harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh pimpinan Polri, bukan sekadar basa-basi.
Baca Juga: Tokoh Agama Mojokerto Apresiasi Polri Atas Peningkatan Kepercayaan Publik
Sejatinya, polisi harus memanusiakan manusia, baik dalam penangkapan maupun pelayanan publik, sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2002. Namun, realitas di lapangan kerap berbeda. Laporan masyarakat yang merasa diintimidasi saat hendak mencabut laporan dan berdamai menunjukkan lemahnya empati dan kepekaan sosial dalam tubuh Polri. Keadilan sejati tidak selalu harus berujung di ruang pengadilan. Di sinilah moralitas dan kepekaan sosial seharusnya menjadi pemandu.
Dr. Didi Sungkono menegaskan bahwa reformasi Polri sejati tidak bisa dimulai dari bawah. Perubahan harus datang dari pimpinan tertinggi. Para jenderal harus berani merancang dan menerapkan sistem yang transparan, inovatif, dan dinamis, serta mengawasi setiap kewenangan dengan ketat. Pengawasan internal yang tegas akan menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang merusak institusi.
Baca Juga: Kepercayaan Masyarakat Terhadap POLRI Terus Bertambah.
Jujur harus diakui, kepercayaan publik terhadap Polri kini dipertanyakan. Ketika KUHAP dipelesetkan menjadi "Kasih Uang Habis Perkara", makna penegakan hukum telah kehilangan ruhnya. Etika publik dan moralitas harus menjadi tindakan nyata, bukan sekadar slogan.
Saatnya Polri kembali pada jati dirinya: Rastra Sewakottama, abdi utama bangsa dan negara. Menerapkan nilai-nilai Tribrata, berbenah menuju institusi yang humanis, melayani dengan ikhlas, dan melindungi rakyat dengan keadilan dan martabat. Karena pada akhirnya, kekuatan polisi berasal dari kepercayaan rakyat, yang merupakan sumber legitimasi tertinggi penegakan hukum di negeri ini.
Editor : Redaksi
