SURABAYA | pantaukota.com - 11 Desember 2024 – Delapan pedagang kaki lima (PKL) yang menyewa lahan di Surabaya mengeluhkan tindakan intimidasi dan pemblokiran akses oleh pihak yang mengaku sebagai Paguyuban Galaxy Pengapling (PGN). Para PKL, yang sudah menyewa dan bekerja di lahan tersebut selama 6–7 tahun, kini merasa terancam akibat tindakan ini.
Hadi, salah satu penyewa, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menutup jalan sebagaimana dituduhkan. "Kami hanya ingin bekerja di lahan yang kami sewa. Tapi akses masuk kami ditutup oleh orang-orang yang mengaku dari paguyuban yang dipimpin Pak Alex, dengan koordinator lapangannya Pak Ghibin," ujarnya.
Menurut Hadi, akses ke lahan tempat mereka bekerja ditutup menggunakan triplek dan dijaga oleh preman bayaran. "Kami bingung, apa itu PGN? Kami tidak pernah ada urusan dengan mereka. Kontrak kami resmi, melalui ahli waris lahan yang diketahui oleh LKMK. Tapi sekarang kami malah disomasi oleh mereka yang tidak punya kaitan apa-apa dengan kami," tambahnya.
Konflik Meruncing
Masalah ini sebenarnya sudah berlangsung lebih dari satu tahun, namun baru dua bulan terakhir situasi semakin memanas. Para PKL mengaku mengalami intimidasi secara fisik maupun verbal dari preman yang mengatasnamakan PGN. "Kami hanya ingin bekerja. Kami punya keluarga yang harus dinafkahi. Kenapa kami diperlakukan seperti ini?" ungkap Hanan, salah satu PKL lainnya.
Hadi juga mengkritik sikap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang turun ke lokasi namun dinilai tidak obyektif dalam menangani persoalan ini. "Pak Armuji salah paham. Kami tidak menutup akses jalan, justru mereka yang menutup akses kami untuk masuk bekerja. Tapi beliau malah menyuruh kami menemui Pak Ghibin, yang jelas-jelas tidak mau bertemu kami," tegasnya.
Permintaan PKL
Para PKL hanya meminta agar mereka dapat bekerja kembali seperti biasa tanpa gangguan. Mereka juga berharap pemerintah dan pihak berwenang segera menyelesaikan konflik ini dengan melibatkan pihak ahli waris lahan, bukan PKL yang hanya sebagai penyewa. "Kami bukan preman, kami hanya bekerja. Kalau ada masalah lahan, selesaikan dengan ahli waris. Jangan intimidasi kami," kata Hanan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pak Ghibin belum bersedia memberikan keterangan atau menemui para PKL. Situasi ini masih terus memanas, sementara para PKL menunggu solusi yang adil dari pemerintah kota.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Armuji diharapkan dapat lebih adil dalam menyelesaikan permasalahan ini, mengingat keberadaan para PKL yang bergantung pada lahan tersebut untuk mencari nafkah.
Editor : Rredaksi
