SURABAYA // Pantaukota.com — Gelombang penolakan terhadap pernyataan kontroversial Aboe Bakar Al-Habsyi kian membesar dan memasuki fase tekanan politik terbuka. Aliansi Madura Indonesia (AMI) turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur, Selasa (14/4/2026), sebagai bentuk kecaman keras atas pernyataan yang dinilai mencederai kehormatan ulama Madura.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, dengan tegas menyebut ucapan Aboe Bakar bukan sekadar kekeliruan, melainkan bentuk penghinaan terbuka yang tidak bisa ditoleransi.
Baca Juga: Bau Mafia Cukai Kian Menyengat! AMI Tekan KPK Usai Periksa Pengusaha Rokok
“Ini bukan sekadar salah ucap. Ini penghinaan keji terhadap ulama Madura. Pernyataan seperti ini berbahaya dan tidak boleh dianggap remeh,” tegasnya lantang.
AMI menilai, narasi yang menyeret ulama dan wilayah tertentu ke dalam stigma negatif telah masuk kategori sensitif yang berpotensi memicu konflik sosial. Dalam situasi masyarakat yang rentan polarisasi, pernyataan publik dari tokoh politik dinilai seharusnya lebih terukur, bukan justru memperkeruh keadaan.
“Kalau sudah menyentuh ulama dan identitas daerah, ini bukan lagi soal pribadi. Ini soal SARA yang bisa memecah belah bangsa,” lanjut Baihaki.
Tak berhenti pada kecaman, AMI secara tegas mendesak DPP PKS untuk mengambil langkah konkret: mencopot dan memecat Aboe Bakar dari jabatannya. Bagi AMI, permintaan maaf melalui media sosial dinilai sebagai langkah minimalis yang tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
Baca Juga: AMI Dukung Program Revitalisasi Sekolah di Madura, Apresiasi Kinerja Kadisdik Jatim
“Jangan hanya berani minta maaf di media sosial. Datang langsung ke Madura, temui ulama di setiap kabupaten, dan minta maaf secara terbuka. Itu baru tanggung jawab,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa AMI diterima oleh bidang hukum DPW PKS Jawa Timur. Pihak PKS disebut menampung seluruh tuntutan dan berjanji akan meneruskannya ke Dewan Pimpinan Pusat. Namun, hingga kini belum ada sikap resmi yang diumumkan ke publik, memunculkan tanda tanya soal keseriusan penanganan internal partai.
AMI juga mengisyaratkan eskalasi gerakan ke level nasional. Surat resmi akan dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk tekanan agar negara tidak abai terhadap potensi konflik sosial yang dinilai mulai menguat.
Baca Juga: AMI Soroti Dugaan Reses Enny Minarsih Digelar Usai Penutupan, Peserta Diberi Uang Saku Rp25 Ribu
“Kami akan kirim surat ke Presiden. Negara tidak boleh diam. Harus ada evaluasi karena ini sudah meresahkan dan melukai masyarakat,” tegas Baihaki.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi PKS dalam menjaga disiplin kader sekaligus meredam gejolak publik. Di sisi lain, polemik ini kembali menegaskan bahwa sensitivitas terhadap isu ulama dan identitas daerah tetap menjadi persoalan krusial yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dinamika politik nasional.
Editor : Redaksi
