Krisis ekonomi di depan mata, begitu banyak analis ekonom yang menyatakan Indonesia akan mengalami krisis besar dalam bidang ekonomi di pertengahan tahun 2026.
Jika, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, itu kata optimisme kaum nasionalis. Namun lihat, bahkan seorang petani begitu rentan ketika harga pupuk naik. Anak muda di pedesaan juga tak mampu terus-terus bertahan di desa, akhirnya merantau.
Berkaca dari Reformasi 1998, bukan tiba-tiba terjadi seketika. Gejolak otoritarian terjadi bahkan sepanjang sejarah orde Baru (1965-1998). Kepemimpinan yang yang terpusat, militerisme, mengejar angka pertumbuhan (GDP), dan tumbuhnya konglomerasi bisnis adalah sumber bencana untuk kesejahteraan rakyat.
Sepertinya Presiden Prabowo tak mampu melihat ini sebagai pelajaran sejarah. Gaya militeristik dan penggunaan demokrasi secara bias, mengikatnya pada kediktatoran model baru. Prabowo menabrak konstitusi ; mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memangkas APBN Pendidikan, pada keputusan bergabung dengan BOP (Board Of Peace) dengan US dan Israel jelas bukan kemauan rakyat, dan merusak qitah Indonesia yang memprakarsai Politik LN Bebas Aktif dan sekaligus Non Blok.
Iwan Suga, Ketua Lembaga Pemantau dan Analisis Strategis (LPAS) melihat ini kritis bahwa pemerintah seharusnya menyiapkan antisipasi sejak dini.
"Perang Iran - Israel/US, jelas mengancam keberadaan Indonesia baik sisi geopolitik maupun ekonomi nasional", ungkapnya.
"Ketergantungan bangsa ini terhadap BBM menjelaskan sekarang pemerintah gagap; dengan program WFH (Work From Home) bagi ASN dan Anak sekolah. Itu akan berdampak besar bagi perekonomian", jelasnya.
Pemerintah tak pernah menyadari bahwa BBM bukan sekedar beli minyak buat motor/mobil. Namun BBM adalah sumber utama produksi, mobilitas sosial dan urat nadi ekonomi bisnis.
"Keputusan masuk BOP dan Akibat perang, memastikan akan terjadi krisis BBM", lanjut Iwan.
Menurut Iwan Suga, di pertengahan tahun kemungkinan akan terjadi cuaca ekstrim El Nino, yakni kemarau yang berkepanjangan. Volume hasil pertanian dan padi/beras akan menurun drastis. Inflasi di bidang bahan pangan tak terelakkan.
"Inflasi harga pangan jelas membuat rakyat kesulitan", tandasnya.
"Jika pemerintah Prabowo sibuk memimpin dengan gaya militer, itu sama saja dengan menyesuaikan krisis hanya di bagian permukaan", jelas Iwan Suga.
"Masalah seolah selasai karena masyarakat ditekan dengan sistem komando, namun masalah penyebabnya tetap masih ada". Tambahnya.
Lalu apa yang harusnya menjadi kebijakan baru pemerintah?
"Mulai memangkas anggaran untuk penghematan itu penting; Menghentikan Program MBG yang nota bene melenceng dari gizi menjadi jual makanan ke sekolah", tegas Iwan Suga untuk menghentikan program MBG saat krisis.
"Jangan lupa, gaji dan anggaran untuk pejabat yang berlebihan perlu dipangkas 50, apalagi anggaran untuk kementrian yang menghabiskan lebih dr 30 APBN", ungkap Iwan Suga menjelaskan.
Bagi Ketua LPAS ini, menempatkan kembali TNI di jalur pertahanan bukan dibiarkan menjadi polisi sipil dan mengelola tatanan sipil, itu menyalahi kodrat. "Kembali menjadi profesional dan sejati, itu adalah kewajiban militer, buat militer kita punya nyali perang", ujar Iwan.
Jika pemerintah ngotot dengan kebijakan yang tetap mementingkan ego militerismenya, niscaya rakyat akan marah. "Mengurus ekonomi politik saja gak mampu, koq sok ngatur pendapat rakyat. Kamarahan rakyat itu tak bisa dibendung denga menggunakan kekuatan militer dan polisi yang hanya beberapa gelintir saja. Kalau perut rakyat sudah kosong, semua hal bisa terjadi", ungkap Iwan Suga memperingatkan.
Editor : Redaksi
