MALANG — Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 di Taman Krida, Kota Malang. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pengurus DKJT dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Timur, termasuk jajaran pengurus enam komite.
Namun, dinamika raker menandak menjadi memanas setelah presidium mengumumkan bahwa alokasi anggaran DKJT untuk Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan, yakni hanya sebesar Rp255 juta untuk satu tahun. Pengumuman tersebut memicu keprihatinan mendalam dari sejumlah pengurus komite yang menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sebanding dengan beban dan mandat pengembangan kesenian serta kebudayaan daerah.
Salah seorang pengurus komite DKJT yang ditemui awak media mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut.
“Bagi saya, angka ini sangat mustahil jika ditujukan untuk kemajuan pengembangan kesenian dan kebudayaan Jawa Timur. DKJT membawahi 32 kabupaten/kota dengan rencana program yang tidak sedikit,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara struktural DKJT menaungi enam komite, yakni Komite Tari, Seni Rupa, Film, Teater, Sastra, dan Musik. Dengan anggaran yang sangat terbatas, menurutnya, komite-komite tersebut akan kesulitan mengembangkan potensi hingga ke level nasional maupun internasional.
“Bukan berarti kami hanya berorientasi pada uang, tetapi dengan anggaran sebesar itu, ruang gerak kami menjadi sangat terbatas. Jangan bermimpi kesenian dan kebudayaan bisa berkembang, apalagi jika dikaitkan dengan cita-cita Indonesia Emas,” imbuhnya.
Sementara itu, Dr. Hadi Pranoto, SH, MH, selaku anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DKJT, mengapresiasi tingginya partisipasi dan soliditas seluruh elemen DKJT dalam Raker 2026.
Menurutnya, kehadiran penuh tersebut mencerminkan komitmen kuat insan seni Jawa Timur terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
Namun demikian, Hadi menilai bahwa kesenian dan kebudayaan Jawa Timur saat ini tengah menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang semakin kompleks.
“Ancaman dari luar datang akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi elektronik yang tidak terbendung, yang berpotensi menggerus bahkan merusak bangunan kesenian dan budaya Jawa Timur. Ironisnya, ancaman terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan oleh DKJT justru datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri,” tegasnya.
Ia mengkritik kebijakan Pemprov Jatim yang dinilai telah mereduksi peran DKJT dengan membatasi fungsi lembaga tersebut hanya sebagai mitra pemberi rekomendasi, bukan sebagai dewan yang memiliki posisi strategis dalam perumusan kebijakan dan regulasi kebudayaan.
“Padahal kebudayaan adalah soko guru kehidupan bangsa, selain ekonomi dan politik. Bung Karno telah menegaskan konsep berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur seharusnya menaruh atensi besar terhadap DKJT sebagai bagian dari upaya menjaga jati diri bangsa,” jelasnya.
Dalam konteks global, pakar kebudayaan dunia UNESCO, Prof. David Throsby, menegaskan bahwa kepedulian negara terhadap kesenian dan kebudayaan merupakan indikator penting kemajuan sebuah bangsa.
“Pemerintah yang gagal mendukung seni dan budaya sesungguhnya sedang mengikis modal sosial dan identitas kolektif bangsanya sendiri. Kebudayaan bukan beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan peradaban,” ujar Throsby dalam kajiannya mengenai cultural policy and sustainable development.
Pandangan serupa juga disampaikan antropolog budaya dunia Clifford Geertz, yang menyebut bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang membentuk cara suatu bangsa memahami dirinya sendiri. Ketika negara abai terhadap kebudayaan, maka yang terancam bukan hanya seni, tetapi juga identitas dan kohesi sosial masyarakat.
Atas kondisi tersebut, Dr. Hadi Pranoto secara tegas menyatakan protes terhadap sikap dan kebijakan yang dinilainya telah mengerdilkan peran DKJT, termasuk dalam pengalokasian anggaran.
“Anggaran yang sangat minim ini merupakan bentuk pengabaian, bahkan dapat dimaknai sebagai penghinaan nyata terhadap kerja-kerja kebudayaan di Jawa Timur,” pungkasnya.
(Ki/Red)
Editor : Redaksi