SURABAYA // Pantaukota.com — Sikap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuai kritik keras. Aliansi Pejuang Reformasi Indonesia (PRI) menilai orang nomor satu di Kota Pahlawan itu tidak menunjukkan sikap “gentleman” dalam menghadapi keluhan masyarakat yang mereka suarakan dalam agenda audiensi resmi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Kekecewaan mencuat bukan tanpa alasan. Sebelum audiensi dimulai, Eri Cahyadi terpantau berada di lobi kantor Pemkot Surabaya. Namun alih-alih hadir langsung, ia justru tidak menemui para perwakilan massa. Tiga aktivis PRI yang datang untuk menyampaikan aspirasi publik malah dihadapkan pada sekitar sepuluh pejabat, termasuk sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam forum yang dinilai tidak seimbang.
Alih-alih dialog terbuka, suasana audiensi justru berubah menjadi lelucon yang mengundang gelak tawa. Karena PRI menilai Pemkot yang di wakili oleh Kepala Inspektorat dan asisten dua serta beberapa kepala OPD tidak menjawab masalah utama yang dipertanyakan yakni dugaan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) serta persoalan pencatatan aset daerah tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan tuntas.
Lebih jauh, pernyataan pihak Inspektorat Kota Surabaya dalam forum itu justru memicu tanda tanya besar. Ketika ditanya soal tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jawaban yang muncul dinilai janggal dan tidak logis.
“Karena data sampeyan dapat dari BPK, maka penyelesaiannya silakan ke BPK,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam forum.
Bagi PRI, jawaban tersebut bukan hanya menghindar, tetapi juga mencerminkan lemahnya tanggung jawab institusional. Sebab secara prinsip, rekomendasi dari BPK seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, bukan justru dikembalikan kepada lembaga pemeriksa.
Pernyataan dalam Adu Argumen Audiensi
Achmad Ghozali (Koordinator Audiensi PRI):
“Pak, kami datang ini membawa suara masyarakat. Wali Kota ada di gedung ini, kenapa tidak berani menemui langsung? Ini soal transparansi, bukan formalitas!”
Dr. Ikhsan, S.Psi., MM. (Kepala Inspektorat):
“Kami memahami aspirasi panjenengan. Tapi perlu dipahami, tidak semua hal harus disampaikan langsung oleh Wali Kota. Ada mekanisme yang kami jalankan.”
Achmad Ghozali:
“Kalau begitu, kami tanya jelas. Dugaan potongan THL ini bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan berputar-putar.”
Dr. Ikhsan:
“Untuk itu masih perlu pendalaman. Kami tidak bisa menyimpulkan tanpa proses audit internal yang lengkap.”
Achmad Ghozali (menekan):
“Lalu soal aset daerah? Temuan BPK itu sudah jelas. Mana bukti perbaikan dari Pemkot?”
Dr. Ikhsan:
“Kalau data itu dari BPK, maka teknis penyelesaiannya bisa dikoordinasikan juga dengan BPK.”
Achmad Ghozali (menyela, meninggi):
“Ini yang kami bilang tidak masuk akal! Rekomendasi BPK itu untuk Pemkot, bukan untuk dilempar balik ke BPK. Jangan lempar tanggung jawab!”
Samsul Arifin (Asisten II Pemkot Surabaya):
“Mohon tenang. Pemerintah kota tidak lari dari tanggung jawab. Tapi semua ada tahapannya, tidak bisa dijawab instan di forum seperti ini.”
Achmad Ghozali:
“Justru karena ini forum resmi, kami butuh jawaban jelas! Bukan normatif. Kalau begini terus, publik akan menilai Pemkot tidak transparan!”
Dr. Ikhsan:
“Kami tetap terbuka. Silakan ajukan secara tertulis juga agar bisa kami tindak lanjuti lebih rinci.”
Achmad Ghozali (tegas):
“Kami sudah terlalu sering ajukan secara formal. Hari ini kami butuh jawaban, bukan prosedur tambahan!”
PRI menegaskan akan terus mengawal isu ini dan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke level yang lebih tinggi jika tidak ada kejelasan dari Pemerintah Kota Surabaya.
Di tengah tuntutan transparansi yang semakin kuat, publik kini menunggu: apakah Pemerintah Kota Surabaya berani menjawab secara terbuka, atau terus berlindung di balik birokrasi?
Editor : Redaksi