BANGKALAN // Pantaukota.com — Slogan pengentasan kemiskinan terpampang di baliho-baliho hingga program bantuan sosial terus diumumkan dari desa hingga pusat. Namun di sebuah rumah reyot yang nyaris roboh di Dusun Gengsian, Desa Sen Asen, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan, semua itu hanya terasa seperti gema yang tak pernah benar-benar tiba.
Di rumah berdinding lapuk dan beratap bocor itulah Bu Mani’a, seorang lansia, hidup bersama suami yang sakit-sakitan dan dua putranya yang belum bekerja. Empat jiwa bertahan dalam bangunan yang lebih menyerupai kandang ayam daripada hunian manusia.
Jika hujan turun, air merembes dari atap. Jika angin datang, rasa takut ikut mengguncang. Mereka tak punya penghasilan tetap. Untuk makan esok hari pun sering kali masih tanda tanya.
“Kalau hujan deras, kami tidak bisa tidur. Takut rumah ini roboh,” kata Bu Mani’a. (25/02/2026).
“Kami orang kecil. Tidak minta banyak, cuma ingin tempat tinggal yang layak.” Harapannya.
Suaminya yang kini tak lagi kuat bekerja hanya bisa menghela napas.
“Sudah tua, sakit-sakitan. Mau kerja apa lagi? Kami berharap ada perhatian, tapi sampai sekarang belum ada perubahan.” Keluarnya.
Pertanyaan dan harapan keluarga ini seharusnya menjadi tamparan keras.
Di tingkat pemerintah desa, ada kewenangan dan anggaran yang bisa dialokasikan untuk warga miskin ekstrem. Ada musyawarah desa, ada pendataan, ada program prioritas. Lalu bagaimana mungkin rumah seperti ini tak terdeteksi?
Di tingkat pemerintah kabupaten, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kerap disebut sebagai solusi. Di tingkat provinsi dan pusat, bantuan sosial digelontorkan dengan klaim tepat sasaran. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada warga yang taktersentuh luput dari sistem.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar “mengapa belum dibantu?”, tetapi “di mana letak kegagalan sistemnya?”
- Apakah pendataan tidak akurat?
- Apakah verifikasi hanya formalitas?
- Ataukah ada pembiaran yang dianggap lumrah karena keluarga ini tak punya susuara.
- Kemana pemerintah desa sebagai akar rumput pendataan?
Mereka tak bisa hanya menunggu laporan. Pemerintah daerah tak bisa sekadar mengandalkan data lama. Pemerintah pusat tak boleh puas dengan angka statistik yang terlihat rapi di atas kertas.
Kemiskinan bukan angka. Ia nyata, berdinding lapuk, beratap bocor, dan tidur dalam kecemasan setiap malam.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menagih tanggung jawab. Pemerintah dari desa hingga pusat punya kewajiban konstitusional melindungi warga miskin dan memastikan mereka hidup layak.
Jika rumah Bu Mani’a tetap berdiri dalam kondisi nyaris roboh tanpa sentuhan bantuan, maka itu bukan semata-mata takdir kemiskinan. Itu adalah cermin dari lemahnya keberpihakan!.
Kini publik menunggu, akankah pemerintah turun tangan sebelum rumah itu benar-benar runtuh? Atau kisah Bu Mani’a hanya akan menjadi cerita pilu, lalu kembali dilupakan?
Editor : Redaksi