Jakarta,Pantaukota.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan meminta penjelasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait usulan biaya haji tahun 2023 yang mencapai angka Rp69 juta. Yaqut yang merupakan kader PKB, diminta menjelaskan kepada partai juga warga Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan basis massanya.
"Otomatis itu hal yang biasa kok, kita akan (panggil), apalagi itu kan menjadi aspirasi juga pasti warga NU kan, tidak hanya warga NU lah seluruh umat yang berkepentingan untuk umroh itu menjadi perhatian besar dari PKB," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, dikutip Sabtu (21/1).
PKB meminta usulan biaya haji Rp69 juta dipertimbangkan kembali. Angkanya jangan sampai menyulitkan umat muslim dalam negeri yang akan menunaikan haji. Apalagi perekonomian masyarakat sedang sulit.
"Jangan sampai memberatkan umat, apalagi di tengah saat ini umat semakin sulit kan hidupnya. Artinya, pendapatan berkurang selama covid segala macam jadi betul-betul harus dihitung," ujar Daniel.
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BIPIH 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11.
"Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji kami menjelaskan dengan menggunakan asumsi dasar ini Pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran bipih tahun 2023 sebesar 69.193.733,60 sen rupiah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).
Komisi VIII DPR akan membahas lebih lanjut usulan biaya perjalanan haji dalam Panitia Kerja (Panja). Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan haji tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60 per jemaah.
"Sebetulnya, rapat kerja kemarin hanya penyampaian usulan dari Kementerian Agama RI terkait dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023. Tentu kami akan bahas secara rinci dalam Panja BPIH dalam rapat-rapat Panja selanjutnya," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat (20/1).
Dalam rapat Panja, DPR akan memastikan kembali rincian biaya penyelenggaraan haji 2023. Ace mengatakan, Komisi VIII akan meminta ada efisiensi.
"Kami ingin memastikan berapa nilai kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi dan berbagai komponen pokok lainnya. Adakah yang bisa dilakukan efisiensi, apakah nilai yang dicantumkan rasional atau tidak, dan lain sebagainya," ujar Ace.(Red)
Editor : pantaukota.com
