SURABAYA - PT Terminal Teluk Lamong (TTL), bagian dari Pelindo Group, meraih skor 90,52 dengan predikat Very Good atau Level 4 dalam asesmen tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) untuk tahun buku 2025.
Pencapaian tersebut mencerminkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan bisnis perusahaan, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab korporasi.
Predikat Level 4 diberikan kepada perusahaan dengan rentang nilai 90–100. Hasil asesmen ini sekaligus menunjukkan bahwa penerapan tata kelola TTL telah mengacu pada standar penilaian internasional melalui kerangka ACGS.
Di tengah upaya meningkatkan kualitas tata kelola, TTL juga memperkuat fungsi hukum dan mitigasi risiko melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya serta Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Kolaborasi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) tersebut diarahkan untuk memberikan pendampingan serta pertimbangan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
Melalui peran Jaksa Pengacara Negara, perusahaan memperoleh dukungan untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum, meminimalkan risiko, dan memastikan kebijakan bisnis berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Senior Manager Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Terminal Teluk Lamong, Syaiful Anam, mengatakan penerapan GCG tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi menjadi fondasi untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kepercayaan pemangku kepentingan.
“Bagi PT Terminal Teluk Lamong, penerapan Good Corporate Governance bukan hanya tentang pemenuhan ketentuan dan regulasi, tetapi juga menjadi landasan dalam memastikan setiap proses bisnis dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ujar Anam.
Ia menambahkan, penguatan fungsi hukum melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menjadi bagian dari langkah preventif perusahaan dalam mengantisipasi risiko hukum.
“Kami berupaya melakukan pencegahan risiko hukum sejak dini sekaligus memastikan setiap kebijakan dan keputusan perusahaan memiliki landasan hukum yang kuat,” katanya.
Penguatan tata kelola dan fungsi hukum TTL juga tercermin dari pencapaian perusahaan dalam ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026.
Dalam ajang yang diselenggarakan Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan didukung Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA) tersebut, TTL berhasil masuk dalam tiga nominasi penghargaan.
Dua nominasi diberikan kepada tim hukum perusahaan, yakni Indonesia's Most Innovative In-House Counsel Team 2026 kategori Transportation dan Indonesia's Best Legal Prevention Program 2026 kategori Private Enterprises With Fewer Than 11 Legal Counsel.
Sementara itu, Syaiful Anam turut masuk nominasi individu Indonesia's Most Respected In-House Counsel 2026 kategori Transportation.
Rangkaian IHCSA 2026 berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, dengan melibatkan ratusan perusahaan.
Forum tersebut mempertemukan praktisi hukum korporasi, pimpinan perusahaan, pembuat kebijakan, dan pakar industri untuk membahas perkembangan hukum, bisnis, serta teknologi.
Masuknya TTL dalam tiga nominasi tersebut menjadi pengakuan atas pengembangan fungsi hukum korporasi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga mencakup pencegahan risiko dan dukungan terhadap pengambilan keputusan bisnis.
Bagi perusahaan yang bergerak di sektor kepelabuhanan, penguatan tata kelola dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional serta keberlanjutan usaha.
TTL pun terus mengintegrasikan kepatuhan, manajemen risiko, pendampingan hukum, dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan perusahaan.
Sejalan dengan arah pengembangan Pelindo Group, perusahaan berkomitmen menjadikan GCG sebagai fondasi untuk membangun bisnis kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.
Capaian dalam asesmen ACGS dan nominasi IHCSA 2026 diharapkan menjadi dorongan bagi TTL untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.
Editor : Redaksi